Sampah, Banjir, dan Lalu Lintas

Tulisan ini saya buat untuk memenuhi tugas pertama MK Pengelolaan Lanskap (Landscape Management Class) ARL 412

Membahas masalah sampah, banjir, dan lalu lintas merupakan suatu problema klasik setiap negara berkembang. Hampir setiap negara pernah mengalami meskipun dengan penyebab dan cara penanganan yang berbeda-beda. Di Indonesia misalnya, sampah menjadi point penting yang yang harus ditangani secara bijak dan serius mengingat masyarakat Indonesia kini cenderung konsumtif. Namun pada kenyataannya, upaya penanganan sampah seakan kurang memberikan hasil nyata  mengingat jumlah sampah yang dihasilkan melebihi kapasitas pengelolaan. Bahkan, menurut Kompas (edisi 13 September 2012), jumlah produksi sampah di Indonesia saat ini mencapai  500 juta liter atau 0,5 juta metrik ton sampah per ha. Angka tersebut akan semakin bertambah seiring pertambahan penduduk.

Sampah seringkali pula menjadi penyebab utama banjir. Sebagai contoh umum, DKI Jakarta hampir setiap tahun menjadi lokasi “langganan banjir”. Hampir di setiap sudut kota tergenang banjir. Penyebabnya? Tentu saja sampah dan tingginya rasio antara ruang terbuka sebagai area resapan air dengan ruang terbangun. Bagi sebagian orang, masalah ini mungkin dianggap sebagai musibah. Namun, tidak sedikit pula yang menjadikannya berkah untuk mencari tambahan penghasilan.

Sama halnya dengan 2 permasalahan di atas, lalu lintas seakan ‘tak mau kalah’ menjadi buah bibir dan trend topic para eksekutif pemerintahan. Tingginya jumlah kendaraan (terutama kendaraan pribadi) tidak didukung oleh ketersediaan jalan yang memadai. Akibatnya, terjadi kemacetan di mana-mana. Hal tersebut diperparah dengan perilaku sebagian masyarakat (terutama kalangan menengah ke atas) yang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan dengan kendaraan massal dengan berbagai alasan.

Bila terus dibiarkan berlarut-larut, hal tersebut akan semakin berbuntut panjang. Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan menjadi pemicu perilaku ‘apatis’ masyarakat. Hal tersebut akan semakin berkembang manakala kurangnya kontrol dan figur keteladanan, baik dari orang tua kepada anaknya; guru pada siswanya; maupun dari pemerintah kepada rakyatnya.

Pada akhirnya saya menyimpulkan, terdapat beberapa point kunci yang dapat dilakukan dalam mengangani permasalahan tersebut, di antaranya:

1. Perlunya penanaman etika lingkungan sejak dini terkait membiasakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS),
2. Perencanaan pembangunan wilayah yang komprehensif dalam menghadapi degradasi lahan akibat pembangunan yang kurang memerhatikan dampak ekologis,
3. Perlunya kerangka hukum yang tegas dan tidak memihak pada pihak tertentu,
4. Pengendalian jumlah penduduk Indonesia,
5. Membenahi sistem transportasi, mulai dari perbaikan fasilitas, pelayanan, hingga peningkatan mutu moda transportasi,
6. Tidak ada salahnya berkaca pada negara maju, terutama dalam hal penanganan masalah sampah, banjir, dan lalu lintas, serta
7. Mulai dari diri sendiri, dari hal kecil, dan dari sekarang. Terima kasih, semoga bermanfaat.